E - Faktur

1. Apa dasar hukum pembuatan e-Faktur?
a)   UU Nomor 42 TAHUN 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM.
b)   PMK-151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.
c)   PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Pembetulan atau Penggantian, dan Pembatalan Faktur Pajak.
d)   PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik.
2. Apa latar belakang diluncurkannya e-Faktur?
Yang mendasari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat aplikasi ini adalah karena memperhatikan masih terdapat penyalahgunaan Faktur Pajak, diantaranya wajib pajak non Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda. Juga karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP maupun bagi PKP.
3. Apa keuntungan menggunakan e-Faktur sebagai Penjual dan Pembeli?
Bagi penjual:
Dapat menikmati kemudahan antara lain: tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik, e-Faktur tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan, aplikasi e-Faktur sekaligus pembuatan SPT Masa PPN dan memperoleh kemudahan dapat meminta nomor seri Faktur Pajak melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Bagi pembeli:
Terlindungi dari penyalahgunaan Faktur Pajak yang tidak sah, karena e-Faktur dilengkapi dengan pengaman berupa QR code yang dapat diverifikasi dengan smartphone/HP tertentu yang beredar di pasar. Sehingga PKP pembeli memperoleh kepastian bahwa PPN yang disetor oleh pembeli datanya telah dilaporkan ke DJP oleh pihak penjual.
4. Kapan saya harus menggunakan aplikasi e-Faktur dalam menerbitkan Faktur Pajak?
Penerbitan Faktur Pajak dengan menggunakan aplikasi e-Faktur ditetapkan sesuai PER-16/PJ/2014 dan KEP-136/PJ/2014 dimana tahapan penggunaan aplikasi e-Faktur dibagi sebagai berikut:
  • Per 1 Juli 2014 untuk PKP tertentu.
  • Per 1 Juli 2015 untuk PKP Jawa dan Bali.
  • Per 1 Juli 2016 untuk PKP Nasional.


5. Apa yang perlu dipersiapkan untuk membuat e-Faktur?
  • Telah memiliki Sertifikat Elektronik
  • Menyiapkan komputer, rekomendasi kebutuhan untuk dapat menjalankan aplikasi e-Faktur Pajak adalah perangkat keras berupa: Processor Dual Core. 3 GB RAM, 50 GB Harddisk space, VGA dengan minimal resolusi layar 1024x768, Mouse, dan Keyboard dan Perangkat Lunak berupa Sistem Operasi : Linux / Mac OS / Microsoft Windows, Java versi 1.7, dan Adobe Reader
  • Terhubung dengan jaringan internet baik direct connection ataupun proxy
  • Menyiapkan password permintaan Nomor seri Faktur Pajak (e-NOFA)
  • Menyiapkan username penandatangan Faktur Pajak
  • Menyiapkan nomor seri faktur pajak yang telah didapatkan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau dari website Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
  • Menyiapkan data transaksi faktur pajak atau menyiapkan data impor sesuai manual user aplikasi.
6. Apa yang dimaksud dengan Sertifikat Elektronik?
Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
7. Apa fungsi Sertifikat Elektronik?
Sebagai prasyarat untuk mendapatkan layanan perpajakan secara elektronik (melalui akun PKP) dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai seperti penggunaan aplikasi e-Faktur, permintaan nomor seri Faktur Pajak secara online dan layanan lainnya.
8. Bagaimana cara memperoleh Sertifikat Elektronik?
Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat memperoleh Sertifikat Elektronik dengan cara mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP dikukuhkan dengan menyampaikan Surat Permintaan Sertifikat Elektronik.
Selanjutnya petugas di KPP akan memandu PKP untuk melakukan prosedur berikutnya.
9. Apa persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk meminta Sertifikat Elektronik?
Untuk memperoleh Sertifikat Elektronik, Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus melakukan langkah-langkah berikut:
  • Surat permintaan serifikat elektronik ditandatangani dan disampaikan oleh pengurus PKP yang bersangkutan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP dikukuhkan dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan ke pihak lain.
  • Pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah:
    • Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UU KUP; dan
    • Namanya tercantum dalam SPT tahunan PPh Badan tahun pajak sebelum tahun diajukannya surat permintaan sertifikat elektronik.
  • SPT Tahunan PPh Badan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik harus sudah disampaikan ke KPP denagn dibuktikan asli SPT Tahunan PPh Badan beserta bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT.
  • Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf b namanya tidak tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan, maka pengurus tersebut harus menunjukkan asli surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan dan menunjukkan asli akta pendirian perusahaan atau asli penunjukan sebagai BUT/permanent establishment dari perusahaan induk di luar negeri dan menyerahkan fotocopy dokumen tersebut.
  • Pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a harus menunjukkan asli kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan asli Kartu Keluarga (KK) , serta menyerahkan fotocopy dokumen tersebut.
  • Dalam hal pengurus merupakan Warga Negara Asing harus menunjukkan asli paspor, asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) , atau asli Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), dan menyerahkan fotocopy dokument tersebut.
  • Menyampaikan softcopy pas foto terbatu yang disimpan dalam compact disc (CD) sebagai kelengkapan surat permintaan Sertifikat Elektronik.
  • Seluruh berkas persyaratan di atas disampaikan ke Petugas Khusus yang bertugas di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di KPP tempat PKP dikukuhkan.

http://www.pajak.go.id/faq-e-faktur

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Review Jurnal Etika Profesi Akuntansi

A.     JUDUL JURNAL PROFESONALISME INTERNAL AUDITOR DAN INTENSI MELAKUKAN WHISTLEBLOWIYYY7NG B.      JURNAL Liquidity C.      VOLUME, HALAMAN, & TAHUN Volume. 2, Nomor. 1, Halaman 34 – 44. Tahun 2013 D.     PENULIS Yusar Sagara E.      REVIEWER 1. Ahmad Muhtadin 2. Citra Tri Novi Handayani 3. Harri Dhini Pratiwi 4. Illa Pertiwi 5. Metta Devi Suryono F.       LATAR BELAKANG Yang melatarbelakangi penulisan ini adalah banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan di Indonesia, pihak manajemen berupaya agar fraud mustahil untuk ditemukan. Selain itu pihak manajemen dapat meminta internal auditor untuk mengubah laporan dari penugasan audit internal yang telah dilakukan. Dalam hal ini internal auditor dituntut untuk memiliki sikap profesionalisme untuk dapat mendeteksi fraud tersebut. Whistleblowing merupakan suatu pengungkapan tindakan pelanggaran yang melawan hukum yang dapat merugikan organisasi yang dilakukan oleh pihak manaj
Baca selengkapnya

Review Jurnal 3

Gambar
Judul penelitian :  Analisis Biaya Produksi Dalam Meningkatkan Profitabilitas Perusahaan  Penulis :  Lukman Hidayat, Suhandi Salim Nama jurnal :  Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan Tahun terbit :  2013 Latar belakang :  Kumpulan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik semuanya perlu diperhatikan tingkat kegunaannya, semua itu termasuk dalam perhitungan harga pokok produksi. Biaya dapat dikatakan efektif apa nila produk yang dihasilkan sebanding dengan kualitas dan harga yang sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Setiap perusahana memiliki pesaing yang memiliki produk yang dikeluarkan untuk dapat memperoleh laba yan lebih besar dari pada hasil prosuksi yang telah diproduksinya. Dalam kegiatan produksi sebuah produk jadi, perusahaan harus mengukur biaya – biaya yang sudah dikeluarkan sebagai dasar menentukan harga pokok produk, apabila terjadinya keterlambatan pengendalian akan mengakibatkan biaya mening
Baca selengkapnya

Minnie Mouse

Gambar
Karakter Mickey Mouse menjadi sebuah simbol bagi Amerika terutama dalam penyebaran budaya AS ke berbagai belahan dunia dan menjadi lambang keceriaan. Mickey Mouse menjadi simbol The Walt Disney Company dan diri Walt Disney sendiri seperti diutarakan oleh istri Walt, Lillian. Mickey dan Walt berkembang bersama dan menjadi cermin kepribadian mereka. Presiden AS, Jimmy Carter pernah mengatakan “Mickey Mouse is the symbol of goodwill, surpassing all languages and cultures. When one sees Mickey Mouse, they see happiness.” (Mickey Mouse adalah simbol kebaikan melampaui semua bahasa dan budaya. Ketika seseorang melihat Mickey, maka ia melihat keceriaan) Siluet kepala Mickey yang terdiri dari sebuah lingkaran besar sebagai kepala dan dua lingkaran kecil sebagai telinga menjadi logo bagi perusahaan di bawah naungan The Walt Disney Company yang menyandang nama Disney. Gambar ini juga muncul secara samar dalam berbagai film kartun Disney dan atraksi di taman hiburan Disney. Awalnya, Mickey Mo
Baca selengkapnya